RSS

Category Archives: artikel

Menjadi Pemuda Harapan

Gaung semangat para pemuda Indonesia telah menggema dan bergelora sejak 83 tahun yang lalu. Di saat para pemuda mengikrarkan diri dalam satu sumpah, sumpah pemuda 28 oktober 1928. Sebagai wujud kesatuan cita-cita. Mereka yang tidak menghitung-hitung apa yang telah negeri ini berikan padanya, tetapi bepikir apa yang bisa mereka lakukan untuk negeri tercinta ini. Mereka yang senantiasa bersatu padu mengubah nasib negeri menuju kemenangan ‘merdeka’.
Namun semangat itu kini telah pudar, bahkan hilang. Kemenangan ‘merdeka’ yang dulu diperjuangkan dengan harta dan jiwa kini hanya menjadi penghias buku-buku sejarah. Itupun kalau masih diceritakan secara gambalang bagaimana perjuangan berat para pahlawan dalam meraih kemenangan ‘merdeka’ demi tujuan mulia membebaskan negeri. Bahwa negeri ini lahir bukan tanpa pengorbanan, atau tanpa derita rakyat yang berkepanjangan. Fakta-fakta ketangguhan para pemuda dalam membawa negeri ini dari negeri jajahan hingga menjadi negeri yang merdeka bukan menjadi omong kosong belaka.
selengkapnya

Advertisements
 
2 Comments

Posted by on October 28, 2011 in artikel

 

Menyoal Eksistensi Politisi Perempuan

Bergulirnya Era Reformasi menjadi angin segar bagi kaum perempuan untuk terjun dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Betapa tidak, selama ini peran politik kaum perempuan masih sangat minim. Berbagai kendala seperti kultur yang berkembang di masyarakat, budaya patriarkhi yang mengakar dan mendominasi dalam segala aspek kehidupan, perempuan yang masih dipandang sebelah mata karena mengutamakan perasaan sehingga jauh dari sikap rasionalitas. Pandangan-pandangan demikianlah yang selama ini melekat dan telah terstruktur di negeri ini.

Tidak heran apabila kebijakan-kebijakan yang dikeluarkanpun cenderung mengabaikan persoalan perempuan, jaminan sosial, kesehatan reproduksi dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Berbagai permasalahan yang menyangkut perempuan seperti eksploitasi perempuan, jaminan kesehatan ibu hamil dan melahirkan, perdagangan perempuan, kekerasan terhadap perempuan, persoalan TKW yang seringkali mendapat perlakuan tidak manusiawi, pendidikan kaum perempuan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya masih menjadi polemik besar di Indonesia.

Dalam ranah inilah, dibutuhkan adanya partisipasi politik perempuan. Peran besar perempuan dalam membenahi dan mempengaruhi berbagai kebijakan yang akan dilandingkan telah menjadi hal yang penting. Untuk itulah eksistensi politisi perempuan di lembaga legislatif menjadi faktor penting dalam mewujudkan apa yang selama ini diperjuangkan oleh kaum perempuan. Apalagi sudah lama perempuan mengalami keterjajahan di bidang pendidikan seperti yang diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh (Media Indonesia, edisi 11 okt 2010).

selengkapnya

 
Leave a comment

Posted by on March 13, 2011 in artikel

 

Indonesia dalam Jeratan IMF, Sampai Kapan?

Sungguh miris melihat kondisi bangsa Indonesia yang semakin terpuruk. Tingkat kepercayaan masyarakat kian menurun, mosi tidak percaya  mulai bermunculan dipermukaan, tindakan anti pati pada pemerintah kian tumbuh. Belum lagi harga beberapa bahan pokok yang melonjak tinggi. Kondisi politik, ekonomi dan hukum yang masih berada dalam titik buram semakin membuat negeri ini dalam kondisi “mengambang” hingga sebutan “floating state” sangat cocok untuk mewakili negeri ini.

Mau dibawa kemana bangsa ini, arah dan tujuan nya semakin tidak jelas. Amanat rakyat diabaikan, para elite nyaman dengan kaca mata kudanya. Tidak melihat penderitaan rakyat apalagi merasakannya.  Perubahan bangsa pasca Reformasi berjalan stagnan. Kekuatan besar reformasi tidak berdenyut lagi. Ibarat menumbangkan pohon hanya memotong di ujungnya saja, batang dan akar-akarnya masih dibiarkan begitu saja. Reformasi ini belum tuntas, masih banyak ranah-ranah yang harus diperbaiki. Totalitas dalam mereformasi bangsa ini nampaknya menjadi evaluasi besar bagi kita.

Bukannya meremehkan kekuatan reformasi yang telah dikumandangkan di negeri ini, akan tetapi bila melihat kondisi Indonesia sekarang ini, apa yang bisa kita banggakan dari sebuah momentum besar Reformasi. Jika ternyata kita telah masuk dalam jebakan internasional dengan nama IMF dan reformasi belum mampu menjebol ranah ini.  Hutang Indonesia sekarang kian menggunung, mengalahkan ukiran hutang pada rezim soekarno, soeharto hingga megawati. Hutang bangsa ini mencapai kisaran 2,5 juta triliyun rupiah. Sungguh angka yang fantastis. Melebihi hutang pada masa Orde Baru yang sangat di elu-elukan.

Dengan kondisi yang demikian,  bukan tanpa alasan Indonesia harus bangkit dari keterpurukan. Siapapun bisa pasti bisa, apabila semua permasalahan dilarikan ke IMF. IMF tidak ubahnya seperti lintah darat, akan tetapi hal bukan sesuatu hal yang mustahil Indonesia dapat tegak tanpa IMF. Thailand telah membuktikannya, bahkan dengan kondisi sumber daya alam yang tidak sebanyak Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan mampu mengusir IMF dari negeri gajah putih tersebut. China dengan strategi ekonominya, keluar dari jeratan IMF. Bahkan negara mampu menanggung kesehatan dan pendidikan rakyatnya.

Bila menengok Indonesia, tentu bukan menjadi sesuatu yang mustahil, bumi pertiwi ini lepas dari jeratan tangan-tangan IMF. Tentu saja ini bukan pekerjaan yang mudah, butuh kesungguhan para abdi negara yang siap membawa bangsa ini ke arah perbaikan yang sesungguhnya. Bukan hanya ilusi belaka, tetapi kejelasan orientasi kebangkitan bangsa. Butuh komitmen tinggi para wakil rakyat, yang tidak hanya pandai berobral janji. Butuh pula totalitas dalam memperkuat negeri dan yang tidak kalah pentingnya adalah ruang persatuan yang kan menyatukan segenap kekuatan yang dimiliki. Kesatuan visi menjadi faktor penentu keberhasilan ini. Ini bukanlah kerja main-main, bila menginginkan bangsa ini bangkit dan maju, bangsa ini harus melepaskan diri dari jeratan IMF dan kroni-kroninya, kalau bukan sekarang kapan lagi?.

 
Leave a comment

Posted by on March 7, 2011 in artikel

 

Volkgeist dan Diskursus Keistimewaan Yogyakarta

Hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke). Von Savigny seorang tokoh pemikir filsafat hukum dari mahzab sejarah berpandangan bahwa di dunia ini terdapat bermacam-macam bangsa yang pada tiap-tiap bangsa tersebut mempunyai suatu Volkgeist (jiwa rakyat). Jiwa ini berbeda-beda menurut waktu maupun menurut tempat. Pencerminan dari jiwa yang berbeda ini tampak pada kebudayaan bangsa yang berbeda-beda (Lili Rasjidi. 1996: 69). Jadi hukum sangat bergantung atau bersumber pada jiwa rakyat dan apa yang menjadi isi/materi hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa (sejarah). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan volkgeist (jiwa rakyat). Benarkah, keistimewaan Yogyakarta adalah pengejawantahan Volkgeist Yogyakarta?

Diskursus Keistimewaan Yogyakarta

Keistimewaan Yogyakarta harus dilihat secara lebih komperhensif. Keistimewaan yogyaarta bukan hanya untuk Yogyakarta tapi juga untuk NKRI. Yogyakarta memiliki beberapa keistimewaan yang sampai bertahan hingga saat ini, diantaranya keistimewaan dalam hal penetapan Gubernur dan Wakil gubernur, keistimewaan dalam hal kepemilikan tanah dan dalam hal kebudayaan. Keistimewaan inilah yang selama ini berjalan dan dilestarikan. Bahkan dasar filosofi pelaksanaan pemerintahan DIY apabila ditelaah nilai yang terkandung di dalamnya memiliki makna akan visi ke Indonesiaan yang lebih konkret. Hamemayu Hayuning Bawono, berarti melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat dari pada memenuhi ambisi pribadi. Suatu cita-cita yang luhur dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.

selengkapnya

 
Leave a comment

Posted by on January 4, 2011 in artikel

 

Money Politic ditinjau dari Differential Association Theory

1. Differential Association Theory

Menurut teori ini, tidak ada tingkah laku kejahatan yang diwariskan dari orang tuanya tapi tingkah laku itu dipelajari melalui pergaulan yang akrab.

 

2. Kasus pidana pemilu ditinjau dari Differential Association Theory.

  1. Tindak pidana pemilu “Money Politik”

Undang-undang No.10 Tahun 2008 tentang pemilu yang di undangkan tanggal 31 Maret 2008 mencabut UU Pemilu sebelumnya dan merupakan pedoman bagi penyelenggara pemilu dan semua pihak-pihak yang terlibat didalamnya serta memberikan sanksi pihak-pihak yang terlibat didalamnya serta memberikan sanksi kepada yang menyelenggarakannya dan sanksi pidana tersebut pada hakikatnya adalam untuk mengawal pemilu yang luber dan jurdil tersebut.

Tentang perbuatan pidana apa saja yang di kategorikan sebagai tindak pidana pemilu telah di atur secara rinci dalam UU No. 10 tahun 2008 pasal 260 sampai dengan 311, sehingga tindak pidana yang dilakukan dan terjadi dalam rangka pemilu, diluar yang disebut pasal di atas tidak dapat di kategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Sedangkan pengadilan yang memberikan wewenang oleh UU ini untuk menyelesaikan perkara tidak pidana pemilu adalah pengadilan negeri/pengadilan umum, sebagaimana bunyi pasal 252  UU No.10 Tahun 2008 “bahwa pelanggaran pidana pemilu yang diatur dalam UU ini yang penyelesaian dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum” sedangkan hakimnya adalah hakim khusus. Tindak pidana pemilu proses perkaranya maksimal hanya pada tingkat banding, sehingga upaya kasasi dan peninjauan kembali tidak berlaku dalam perkara ini, sebagaimana pada pasal 255 ayat (5) UU No.10 tahun 2008 “bahwa putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mngikat dan tidak ada upaya hukum lain”, maksudnya tidak adanya upaya hukum lain dalam penjelasan UU tersebut adalah upaya kasasi dan peninjauan kembali (PK).

Money politik merupakan salah satu tindak pidana pemilu yang pengaturan pidananya telah diatur dalam UU no.10 tahun 2008. Tindak pidana ini seringkali terjadi ketika Pemilu berlangsung, terkenal dengan nama “serangan fajar”.

 

  1. Ditinjau dari Differential Association Theory
  • Menurut teori ini, Money politik (pidana pemilu) adalah suatu perbuatan yang dipelajari, tingkah laku kejahatan ini bukan semata-mata warisan dari orang tua. Tingkah laku ini dipelajari dari interaksi dengan orang lain yang didalamnya timbul proses komunikasi. Jadi money politik ini merupakan tindakan yang dipelajari bukan proses mekanis tapi suatu tindakan hasil dari interaksi dengan kelompoknya dan terjadi komunikasi didalamnnya.
  • Money politik ini berasal dari suatu kelompok pergaulan, disini adalah partai atau calon legislative (Caleg). Tindak pidana ini merupakan kesepakatan kelompok yang kemudian direalisasikan. Tentu saja interaksi dalam partai itu, satu sama lainnya telah akrab sehingga terjadi kesepakatan bersama.
  • Tindak pidana ini dipelajari, bukan semata-mata mempelajari tindakan ini, namun juga trik serta teknik-tekniknya. Jadi bagaimana money politik ini dijalankan, namun juga modus serta bagaimana tindakan ini bisa berhasil dan masyarakat menerimannya.
  • Bisa jadi tindak pidana politik ini merupakan dampak dari adanya undang-undang yang melarang, sehingga membuat orang melakukan tindakan tersebut.
  • Tindakan ini dilakukan sebagai suatu tindakan yang menguntungkan bagi kelompoknya namun juga bagi diri si pelaku.
  • Seseorang atau kelompok yang melakukan perbuatan ini juga memperhatikan bagaimana tingkat prioritas dan intensitasnya. Seberapa besar money politik ini berpengaruh dan bermanfaat bagi kelompok serta dirinya.
  • Dalam mempelajari money politik ini melalui asosiai dengan pola-pola tertentu. Melalui asosiasi inilah yang kemudian menghasilkan tingkah laku money politik.

Money politik bagi orang atau kelompok yang melakukannya dianggap sebagai suatu kebutuhan.

 
Leave a comment

Posted by on October 20, 2010 in artikel

 

Menyoal Komersialisasi Kesehatan

Dewasa ini, di tengah-tengah kehidupan yang masih jauh dari sejahtera, masyarakat dihadapkan pada persoalan yang semakin rumit. Biaya kesehatan menjadi semakin mahal, semakin membuat masyarakat sengsara. Angka kemiskinan yang masih tinggi diperkirakan akan terus bertambah, jika pemerintah tidak mencari solusi konkrit dari persoalan yang menimpa bangsa ini. Kesehatan yang menjadi faktor penting dalam perkembangan bangsa harus ditebus dengan harga yang sangat mahal. Dengan adanya rumah sakit Badan Layanan Umum (BLU)-di mana pengelolaan unit-unit layanannya otonom-biaya kesehatan semakin sulit dijangkau. Badan ini hanya mencari keuntungan. Meskipun di sisi lain rumah sakit BLU memudahkan pelayanan rumah sakit, namun hal ini merupakan komersialisasi kesehatan.selengkapnya

 
Leave a comment

Posted by on November 13, 2009 in artikel

 

Koreksi Pembentukan Kabinet

Sabtu, 7 Nopember 2009 Suara karya

Untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan profesional, memang seharusnya pembentukan kabinet didasarkan pada professionalism based government, bukan pada party based government. Keprofesionalanlah yang sangat diutamakan. Hak prerogatif menyusun kabinet memang berada di tangan presiden, namun perlu juga mendengarkan aspirasi dari rakyat terkait dengan kriteria para kandidat menteri. Apa pasalnya? Pada hakikatnya mereka yang berada di kursi kabinet adalah para ahli dan orang kepercayaan yang akan membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan. Sedangkan presiden telah dipilih langsung oleh rakyat, sehingga menteri-menteri yang akan membantu presiden juga harus merupakan perwujudan aspirasi rakyat. Jadi, proses seleksi menteri tidak boleh asal-asalan dan jangan mendasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok. Sangat penting sekali memperhatikan kepribadian, kapasitas, dan keprofesionalan para calon menteri. Kandidat yang sudah memiliki cacat politik dan rekam jejak yang buruk dalam dunia perpolitikan negeri ini seharusnya tidak masuk dalam daftar, apalagi dengan alasan usaha untuk merehabilitasinya. Belum lagi sistem patron-client yang masih hangat dalam dunia perpolitikan saat ini. Hal-hal seperti itulah yang masih menjadi persoalan dalam mewujudkan sebuah kabinet yang ideal. Mungkin saja ideal itu sendiri adalah suatu hal yang relatif. Formasi kabinet boleh jadi ideal menurut presiden, tetapi belum tentu ideal menurut rakyatnya. Namun, alangkah ideal jika pemilihan menteri berdasarkan penilaian yang jelas dan sebagai gambaran aspirasi rakyat. Pastinya, bersihnya kabinet periode 2009-2014 dari politik kepentingan yang cenderung merusak kinerja kabinet menjadi impian bersama. Namun, apabila dalam proses pembentukannya tidak dikedepankan tingkat keprofesionalan, maka kabinet ini nantinya akan rapuh. Kabinet yang terbentuk seharusnya tidak semata-mata sebagai legitimasi presiden. Adanya pihak oposisi sebenarnya sangat berpengaruh dalam sistem pemerintahan yang akan berlangsung. Kontrol akan kinerja pemerintah senantiasa tercipta, sehingga sangat kecil kemungkinan adanya kongkalikong. Wallahu a’lam.
 
Leave a comment

Posted by on November 11, 2009 in artikel