RSS

KPK dalam dilema

03 Nov

LEMBARAN perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rupanya mulai diterpa badai. Hal ini menandakan bahwa perjuangan memberantas korupsi dan menegakkan keadilan di negeri ini tidaklah mudah, butuh kerja keras dan komitmen yang tinggi.Kepolisian sebagai bagian dari perangkat hukum di negara ini seakan mengibaskan bendera perang dengan lembaga independen itu (baca: KPK). Padahal sejatinya kedua lembaga ini menjadi mitra. Pemberantasan korupsi menjadi fokus KPK dan pihak kepolisian memiliki wilayah yang lebih luas dalam menindak perbuatan melawan hukum lainnya.

Seperti diketahui, prestasi KPK beberapa tahun terakhir cukup membanggakan. KPK bisa dikatakan relatif berhasil menyeret orang-orang penting di negeri ini dengan tuduhan tindak pidana korupsi. Hal ini tentu saja menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada KPK. Nama KPK seakan mencuat jauh meninggalkan nama kepolisian yang masih dilihat masyarakat sebagai perangkat negara yang penuh dengan personel-personel sarat korupsi.

Tuduhan pembunuhan dan penyalahgunaan kekuasaan telah menerpa tiga orang pimpinan lembaga yang tengah bersinar ini. Bisa jadi prestasi yang diperoleh KPK mengundang rasa khawatir dari berbagai elite politik dan petinggi-petinggi lain di negeri ini. Seperti terlihat tampil bagai pahlawan dalam penumpasan tikus berdasi di negeri ini, rupanya KPK menjadi incaran berbagai pihak yang merasa terancam.

Di balik kasus yang melanda KPK saat ini perlu kita cermati lebih jauh. Eksistensi lembaga independen KPK sedang terancam dengan isu propaganda yang tengah beredar dan mungkin mulai melemahkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Apalagi dengan dikeluarkannya perppu pelaksana tugas (plt) pimpinan KPK oleh Presiden beberapa waktu yang lalu.

Hal ini membuat KPK seakan-akan dikeroyok dari berbagai arah. Mulai muncul tendensi-tendensi untuk melemahkan kedudukan KPK sebagai lembaga independen negara dengan memanfaatkan kasus yang belum jelas akarnya. Kasus dua anggota pimpinan KPK masih harus segera diselesaikan.

Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto baru menjadi tersangka. Berubahnya status mereka menjadi terdakwa sangatlah mungkin, tapi perubahan status itu membutuhkan bukti-bukti valid. Kriminalisasi wewenang KPK ini perlu ditangani dengan serius karena telah berimbas pada pertaruhan nyawa KPK.

Bila tidak ada bukti yang kuat, mereka masih bisa kembali ke dalam barisan KPK. Eksistensi KPK sedang diuji, keprofesionalan kerja tiap pihak harus diutamakan. Jangan sampai hal ini membuat suatu pewacanaan yang membuat KPK tidak punya legitimasi dan kapabel untuk memberantas korupsi di negeri ini.

Terlepas dari kasus yang melanda KPK saat ini, akankah kasus korupsi di negeri ini jauh lebih baik bila ditangani oleh kepolisian? Sebagai lembaga yang masih tergolong muda, lembaga independen KPK membutuhkan waktu untuk membangun sistem, mekanisme kerja, kapasitas kelembagaan, dan membangun jaringan. Seyogianya masyarakat bersikap bijaksana dalam menanggapi kasus ini. Wallahu a’lam.(*)

dimuat di Suara Mahasiswa Sindo ditampilkan di opini kampus

Selasa, 6 Oktober 2009

 
Leave a comment

Posted by on November 3, 2009 in artikel

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: